DKN Sukses Gelar Rakernas 2018 Dan Siap Berperan Aktif Dalam Pembangunan Kehutanan

Gelaran Rakernas 2018 Dewan Kehutanan Nasional (DKN) sesuai rencana dan sukses dilaksanakan selama dua hari, 2-3 Oktober 2018 di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti seluruh peserta Rakernas secara khidmat.

Nur Amalia, Anggota Presidium DKN Kamar LSM selaku ketua pelaksana Rakernas 2018 menyampaikan laporan kegiatan dan agenda acara yang akan dilaksanakan. Pada hari pertama Rakernas diisi dengan kegiatan diskusi panel yang terdiri dari dua sesi, yaitu: sesi pertama mengenai Penguatan KPH dan Perhutanan Sosial yang menghadirkan narasumber dari Kementerian LHK (Ditjen PHPL, Ditjen DASHL, Ditjen PSKL) dan Dinas LHK NTB; Sesi kedua mengenai Pendanaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Terestrial yang menghadirkan narasumber dari Ditjen KSDAE, BAPPENAS, dan KEHATI. Materi presentasi bisa diakses disini.

Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional, Prof. Didik Suharjito, dalam sambutannya mengatakan bahwa program prioritas KLHK sejalan dengan program dari DKN. “DKN berupaya mendorong bagaimana meningkatkan peran sektor kehutanan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun juga kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi atau tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya hutan di Inonesia”. “Rakernas ini adalah suatu forum pengambilan keputusan, inti dari kegiatan Rakernas tahun ini adalah dalam rangka menyusun program dan kepengurusan baru”, ujar Didik.

Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi, Hudoyo, yang hadir mewakili Sekretaris Jenderal pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Kehutanan Nasional Tahun 2018 (2/10), mengawali sambutannya mengajak kepada seluruh peserta untuk mendoakan para korban gempa bumi di Palu, Donggala, dan Sigi Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa sejak tahun 2014, Pemerintahan Jokowi-JK mempunyai komitmen untuk melakukan land reform melalui program Perhutanan Sosial (PS) seluas 12,7 juta ha dan TORA 4,1 juta ha. “Berdasarkan data hingga September 2018, telah diberikan akses Perhutanan Sosial seluas 2.007.557 ha untuk kurang lebih 458.889 KK dengan jumlah Surat Keputusan (SK) sebanyak 4.786 unit SK Ijin/Hak. Untuk Hutan Adat, hingga September 2018 telah ditetapkan seluas 25.110,34 Ha dengan jumlah 33 unit SK, dimana sebelum tahun 2015 belum pernah ada”, jelas Hudoyo.  Sedangkan perkembangan Reforma Agraria, dikatakan Hudoyo tahun ini telah diterbitkan 980.000 ha sertifikat dari target 4,1 juta ha, dan sisanya diselesaikan pada tahun 2019. Diharapkan semua tanah di Indonesia sudah teregistrasi dan bersertifikat pada tahun 2025.

Bench Mark pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2018 – 2019 adalah Mengatasi kemiskinan, Membuka kesempatan kerja, Meningkatkan ekspor, dan Investasi. Untuk itu, berbagai kebijakan terus diimplementasikan KLHK dalam pengelolaan dan perlindungan terhadap kawasan hutan, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satunya melalui program Perhutanan Sosial (PS) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

“Dewan Kehutanan Nasional diharapkan dapat membantu KLHK menyiapkan regulasi, dan mengawal berbagai peraturan, serta implementasi kebijakan UNFF (United Nations Forum on Forests), PS dan TORA”, tutur Hudoyo.

Keberadaan dan fungsi DKN adalah mitra pemerintah dalam mengambil kebijakan, menyelaraskan komunikasi antar pihak, dan monitor kinerja pembangunan kehutanan. Sebagai organisasi multipihak dan mitra KLHK, isu-isu kehutanan terkini yang menjadi perhatian DKN adalah degradasi sumber daya hutan dan deforestasi, kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dan ketidakadilan pemanfaatan sumber daya hutan, penurunan peran strategis sektor kehutanan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Acara Rakernas DKN yang berlangsung dua hari, dari tanggal 2-3 Oktober 2018, dihadiri sekitar 70 peserta dari anggota presidium periode 2016-2021 yang berasal dari anggota utusan kamar (AUK) Pemerintah, Bisnis, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Akademisi, pengurus DKN dan peserta lainnya.

Rakernas DKN di hari kedua disampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan  periode 2017-2018. Sidang dipimpin oleh Prof. Yetrie Ludang dari kamar akademisi. Laporan yang disampaikan berupa program-program kegiatan yang sudah dilakukan, sedang dilakukan dalam progress, maupun program-program yang akan dilakukan periode berikutnya. Keberhasilan-keberhasilan dan kendala-kendala yang dihadapi juga disampaikan. Berbagai tanggapan dan solusi pemecahan permasalahan juga disampaikan oleh peserta Rakernas. Seluruh peserta sidang menerima laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Ketua Presidium DKN periode 2017-2018.

Sidang pemilihan kepengurusan DKN periode 2018-2019 telah memilih dan menetapkan Ir. Hudoyo, MM dari Anggota Utusan Kamar Pemerintah sebagai Ketua Presidium menggantikan Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito, MS (kamar akademisi), dan Ir. Dian Novarina, M.Sc dari Anggota Utusan Kamar Bisnis sebagai Wakil Ketua Presidium menggantikan Glorio Sanen, SH (kamar masyarakat). Kepengurusan Presidium DKN yang baru diharapkan dapat memperkuat kelembagaan DKN, meningkatkan peran aktif DKN dalam pembangunan kehutanan, berinovasi dan memberikan solusi jitu atas berbagai permasalahan bidang kehutanan.

Berita terkait : http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1544


 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *