DKN Siap Gelar Rakernas 2018

Tata kelola kehutanan yang baik guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan hutan yang lestari merupakan visi dari Dewan Kehutanan Nasional (DKN). DKN harus proaktif menyikapi isu-isu terkini dan memberikan rekomendasi pilihan solusi. DKN diharapkan menghasilkan inovasi-inovasi yang tepat untuk menjawab permasalahan bidang kehutanan dan lingkungan.

Isu-isu kehutanan terkini yang menjadi perhatian DKN adalah degradasi sumber daya hutan dan deforestasi, kemiskinan masyarakat didalam dan sekitar hutan dan ketidakadilan pemanfaatan sumberdaya hutan, penurunan peran strategis sektor kehutanan dalam pembangunan ekonomi nasional. Kementerian LHK dalam TheState of Indonesia’s Forests 2018 melaporkan bahwa merespon petunjuk dari UNFCCC tentang bagaimana mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dan menjaga konservasi, pengelolaan hutan yang lesatari, dan meningkatkan stok karbon hutan(REDD+), Indonesia telah mengembangkan infrastuktur REDD+, terdiri dari strategi nasional REDD+, referensi nasional tingkat emisi dari hutan (FREL), sistem monitoring hutan nasional (NFMS), dan sistem informasi jaminan keamanan (SIS). Hal itu sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk implementasi skema REDD+ sebagai bagian dari tindakan mitigasi iklim. Sistem monitoring, pelaporan dan verifikasi (MRV) untuk implementasi REDD+ juga telah dikembangkan. Untuk mencegah degradasi lahan gambut dan untuk memperbaiki kualitas pengelolaannya, pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang pada tahun 2016 diamandemen.

Kawasan konservasi menghadapi tekanan yang berat dan kompleks, beberapa di Antaranya potensial dapat menyebabkan degradasi dan fragmentasi habitat, sehingga dapat Membentuk fenomena “IslandEcosystem”. Pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia dioperasikan dengan menggunakan perangkat resort-based management (RBM). Sekitar 6,381 desa berada dipinggir 22 juta hektar kawasan hutan konservasi.Pada tahun 2015-2019, program-program konservasi telah dilakukan untuk membuka akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan HHBK. Produk produk HHBK dan jasa lingkungan akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan kepada ekonomi nasional.

Tiga puluh enam persen dari konsesi pengusahaan hutan alam tidak aktif. Konflik penguasaan lahan hutan harus dikelola sendiri oleh perusahaan pemegang konsesi. Pada tahun 2017, 94 perusahaan HTI (IUPHHK-HT), sekitar sepertiga dari jumlah perusahaan HTI telah memetakan konfliknya.

Sejak 2015 pemerintah menyelenggarakan kebijakan ekonomi pemerataan untuk mengurangi ketimpangan. Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial adalah suatu komponen tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi pemerataan tersebut yang dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan lahan untuk masyarakat lokal dan atau masyarakat adat. 

Menguatkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan jalan untuk meningkatkan Kualitas tata kelola kehutanan. Pengelolaan hutan lindung melalui KPH Lindung(KPHL) bukan Hanya untuk melindungi hutan, tetapi juga memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam program –program yang terkait dengan pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) Dan penyediaan jasa lingkungan. Pada tingkat tapak, kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan lindung melibatkan penyediaan fasilitasi dan pendampingan kepada masyaraka tuntuk memanfaatkan kawasan lindung untuk mendukung kesejahteraan mereka dan melibatkan masyarakat dalam mendukung fungsi lindung dari hutan.

Menghadapi perkembangan isu-isu terkini dan tantangan kedepan tersebut, serta untuk memenuhi harapan berbagai mitra strategis bidang kehutanan, DKN akan menyelenggarakan Rakernas Tahun 2018 di Jakarta, tanggal 2-3 Oktober 2018, dengan tema:

“Penguatan Peran DKN dalam Pembangunan Kehutanan”

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *