DKN Kawal Hasil Sidang UNFF-13

Berkenaan dengan implementasi UNSPF 2017-2030, UNFF-13 mencapai kesepakatan dalam berbagai hal sebagaimana tercatat dalam UNFF-13 Omnibus Resolution, yaitu:

  1. Mengadopsi format awal pelaporan nasional implementasi UNSPF, dan menghimbau negara anggota untuk menyampaikan laporan sebelum pertengahan November 2019 untuk dibahas pada UNFF-15 tahun 2020 dan dikonsolidasikan menjadi “flagship study” pada 2021.

  2. Sejumlah negara, termasuk Indonesia menyampaikan Voluntary National Contribution (VNC), sedangkan negara lain yang belum menyampaikan VNC nya didorong untuk mengumumkan dan menyampaikan pada UNFF-14.

  3. Mengadopsi Communication and Outreach Strategy, dan meminta Sekretariat membuat publikasi online dan cetak mengenai Goals dan Targets UNSPF.

  4. Mengapresiasi progres penyusunan Global Core Set of Forest Related Indicators.

  5. Mengadopsi Guidelines for Operation of Global Forest Financing Facilitation Network (GFFFN) dan meminta Sekretariat menginisiasi GFFFN online clearing house mechanism, menyusun Pedoman Umum dan Paket Pelatihan Penyusunan Strategi Pembiayaan Kehutanan Nasional.

  6. Mencatat tawaran Pemerintah Cina untuk mendirikan kantor Sekretariat UNFF terkait GFFFN di Beijing.

  7. Menyambut baik tersusunnya workplans untuk mendukung implementasi UNSPF masing-masing oleh Collaborative Partnership on Forests (CPF), Major Groups, dan Children and Youth Group.

  8. Menghimbau National Focal Point (NFP) UNFF untuk berkordinasi dengan NFP untuk UNFCCC, UNCBD, UNCCD, dan Ramsar.

  9. Setuju untuk membahas tawaran FAO-COFO untuk memanfaatkan FAO Regional Forestry Commissions.

Voluntary National Contribution (VNC) yang disampaikan Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Pemerintah RI akan menurunkan deforestasi dari 0.92 juta ha/tahun jika tanpa upaya menjadi 0.45 juta ha pada 2020, dan 0.325 ha pada 2030. Ini sejalan dengan NDC dalam kerangka Paris Agreement (Sasaran 1).

  2. Pemerintah RI mengalokasikan 12,7 juta Ha untuk perhutanan sosial untuk penghidupan masyarakat lokal (Sasaran 2).

  3. Pemerintah RI mewajibkan unit-unit usaha untuk memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan juga Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk pengelolaan hutan dan hasil hutan yang berkelanjutan (Sasaran 3).

  4. Pemerintah RI mendorong pembiayaan untuk UKM sektor kehutanan melalui Badan Layanan Umum (BLU) melalui berbagai skema, antara lain pinjaman, bagi hasil, maupun syariah, untuk kegiatan off farming maupun on farming (Sasaran 4).

  5. Pemerintah RI akan terus mendorong integrasi sektor kehutanan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti melalui Dewan Kehutanan Nasional (DKN) untuk memberikan rekomendasi kebijakan. Guna mendukung proses ini, Pemerintah RI juga telah menerapkan kebijakan gender mainstreaming, yaitu pelibatan perempuan dalam pembangunan sektor kehutanan (Sasaran 5 dan 6).

Mekanisme Pemantauan  hasil sidang UNFF-13 yang telah disampaikan delegasi RI akan diatur dan dilakukan dengan menggunakan mekanisme multipihak  Dewan Kehutanan Nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *