FESTIVAL IKLIM 2018

Masa depan “governance” pengendalian perubahan iklim global mengalami revolusi yang menjanjikan setelah 197 negara yang tergabung dalam konvensi UNFCCC menghasilkan Paris Agreement atau Perjanjian Paris pada pertemuan COP-21 di akhir tahun 2015.  Dalam perjanjian ini, isu perubahan iklim yang terkait dengan mitigasi,  adaptasi dan means of implementation (dalam bentuk pendanaan iklim,  alih teknologi dan peningkatan kapasitas) dijangkau secara seimbang.  Beberapa pengaturan yang juga masuk dalam perjanjian ini mengenai Nationally Determined Contribution (NDC) yang berisi komitmen negara pihak pasca 2020, transparansi framework, global stocktake, serta fasilitasi dan compliance.  Dalam Perjanjian Paris juga memasukkan isu-isu perubahan iklim yang relevan lainnya termasuk peran non party stakeholder, isu gender dan Indegenous people dan local community.

Di dalam negeri Indonesia telah menindaklanjuti hasil Paris Agreement dengan  meratifikasi perjanjian ini dengan UU No 16 Tahun 2016.   Dalam waktu yang hampir bersamaan Indonesia juga telah menyampaian komitment nasional dalam Indonesia’s NDC untuk mengurangi emisi sebesar 29% dari BAU dengan upaya sendiri dan  sampai 41% dengan bantuan internasional.  Lima Kementerian sector terkait dengan mitigasi perubahan iklim, yaitu Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR,  Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian telah berproses menuju pencapaian target NDC.   Demikian juga untuk aspek adaptasi perubahan iklim Kementerian/Lembaga terkait juga sudah menyiapkan dirinya masing-masing maencapai target NDC yang ditetapkan.  Kementerian LHK sebagai National Focal Point (NFP) sudah menyusun 9 Strategi Implementasi NDC dan menyiapkan berbagai perangkatnya.

Untuk membumikan Perjanjian Paris,  diperlukan modalitas,  procedure and guideline (MPG) pelaksanaannya yang sedang dipersiapkan oleh negara pihak konvensi UNFCCC.  Pada COP-23  tanggal 6 – 17  November 2017 di Bonn-Jerman membahas MPG tersebut yang akan diputuskan di COP 24 di akhir tahun 2018. Banyak Keputusan dan kesimpulan persidangan maupun pertemuan-pertemuan terkait yang diikuti oleh DelRI selama penyelenggaraan COP-23/CMP-13/CMA-1.  Hasil-hasil keputusan tersebut telah mengakomodir kepentingan Indonesia,  namun kepentingan Indonesia tersebut akan dilanjutkan pada perhelatan COP 24 mendatang.  Selain terus mengikuti pembahasan MPG tersebut,  banyak yang sudah dibuat oleh Pemerintah Indonesia setelah meratifikasi Perjanjian Paris.  Lebih dari 500 Delegasi Indonesia mengikuti pertemuan di atas yang terbagi ke dalam Tim negosiasi dan Tim Outreach, Campaign, serta dalam upaya memperkuat networks.

Progress ini  perlu diketahui oleh publik dan memerlukan pelaksanaan/tindak lanjut  oleh Kementerian/Lembaga sesuai mandat masing-masing secara sinergis dengan K/L terkait, serta upaya peningkatan pelibatan Peran Non-Party stakeholders (Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, swasta, dan civil societies serta masyarakat).  Publik perlu mengetahui juga apa yang sudah disiapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait tentang pelaksanaan NDC dan rencana yang akan dilaksanakan untuk meraihnya.  Demikian juga dari kalangan pemerintah propinsi/kabupaten/kota, swasta, akademisi, peneliti dan NGO serta masayarakat luas perlu diketahui oleh publik apa yang menjadi peran mereka dalam meraih target NDC, serta best practices yang mereka punyai. Hal-hal inilah yang mendorong dilaksanakannya Festival Iklim 2018.

Sumber dan info selengkapnya : http://ditjenppi.menlhk.go.id/festivaliklim2018/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *