Semiloka Nasional Bisnis Kehutanan Indonesia Akan Diselenggarakan DKN Bersama APHI

Sebagai tindaklanjut dari pertemuan antara Dewan Kehutanan Nasional (DKN) dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)  pada tanggal 24 Juli 2017 di Jakarta, Komisi Revitalisasi Bisnis Kehutanan (RBK) DKN bersama APHI akan menyelenggarakan Semiloka Nasional Bisnis Kehutanan Indonesia dengan mengambil tema “Penguatan Kepastian Usaha, Revitalisasi Bisnis Kehutanan dan Optimalisasi Rantai Nilai”.

Latar belakang

Kegiatan pengusahaan hutan di Indoensia telah mengalami perjalanan yang panjang sejak masa penjajahan, kemudian dilanjutkan pada era pemerintahan orde lama dan baru, sampai era reformasi dan berlangsung terus hingga saat ini. Pada masa penjajah (Belanda dan Jepang), kegiatan pengusahaan lebih diarahkan untuk memenuhi kepentingan penjajah. Sejalan dengan itu, penjajahpun melakukan gerakan inventarisasi keaneka-ragaman hayati sekaligus pembuatan hutan tanaman tanaman untuk beberapa species tertentu di wilayah-wilayah yang sudah terjangkau dengan baik.

Pengelolaan hutan secara modern terjadi pada masa penjajahan Belanda di mana hutan mulai memiliki nilai ekonomi. Eksploitasi terhadap sumberdaya hutan (SDH) tak terhindarkan guna memenuhi kepentingan pemerintah Belanda. Organisasi pemangkuan hutan pertama kali dibentuk oleh pemerintah Belanda pada 9 Januari 1819. Organisasi inilah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan yaitu melakukan ekploitasi SDH dengan menjamin kelestarian dan keamanan hutan. Sementara itu, pada masa pemerintahan Jepang sumberdaya hutan digunakan untuk mendukung peperangan Asia Timur Raya. Selama Pemerintahan Jepang, hutan diekploitasi demi keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan kondisi ekologi dan kesejahteraan masyarakat.

Pada masa kemerdekaan, penguasaan negara terhadap SDH mengalami tiga era pengelolaan yaitu era orde lama, era orde baru dan era reformasi. Kegiatan pengelolaan hutan pada era orde lama praktis tidak dilakukan karena orientasi pemerintahan orde lama lebih terfokus pada kehidupan bernegara, seperti kelembagaan, penguatan persatuan dan jati diri bangsa. Era orde baru menempatkan SDH sebagai modal dasar pembangunan. Nuansa ”keuntungan ekonomi” menjadi capaian kinerja pembangunan sektor kehutanan melalui ekploitasi SDH. Posisi kegiatan pengelolaan hutan adalah sebagai pusat pembangunan sektor kehutanan. Kegiatan pengelolaan hutan mendapatkan posisinya dengan baik pada era reformasi. Pada periode inilah secara terbuka mulai didengungkan secara keras dan tegas mengenai kerusakan hutan, kemerosotan SDA dan berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkan hutan Indonesia yang terlanjur rusak.

Era orde baru ditandai dengan eksploitasi hutan secara besar-besaran untuk kepentingan devisa negara di samping minyak dan gas alam. Pengelolaan hutan dilakukan oleh para pemegang HPH termasuk perusahaan asing dari berbagai negara. HPH adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan, yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan, pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan rencana kerja pengusahaan hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan. HPH dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Milik Swasta (PT), yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Menteri Kehutanan. HPH merupakan hak pengusahaan hutan yang dititikberatkan pada penebangan kayu sebagai bahan dasar industri maupun untuk keperluan ekspor. Jangka waktu untuk mengusahakan hutan paling lama 20 tahun tetapi dapat diperpanjang.

Produksi kayu bulat dari hutan tropis Indonesia diekspor secara besar-besaran sehingga mendudukan Indonesia pada posisi penting pengekspor kayu bulat tropis di dunia. Kayu bulat (gelondongan) yang ditebang atau dipanen yang bisa dijadikan sebagai bahan baku produksi pengolahan kayu hulu (IPKH). Produksi kayu bulat ini dihasilkan dari hutan alam melalui kegiatan perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam rangka pembukaan wilayah hutan, kegiatan hutan hak atau hutan rakyat, dari Hutan Tanaman Industri (HTI), dari kegiatan Perhutani dan kegiatan pengusahaan hutan lainnya.

Sejalan dengan eksploitasi hutan alam maka terjadi kesadaran untuk membangun serta mengembangkan industri kehutanan dan hasil hutan, bahkan dicanangkan konsep industri kayu terpadu (integrated wood industry). Setiap HPH diwajibkan memiliki industri hasil hutan. Maka bertumbuhlah dengan pesat industri kayu gergajian dan industri kayu lapis (industri primer). Kedua jenis industri kayu primer ini begitu mendominasi pemanfaatan kayu hasil eksploitasi sehingga dirasakan kekurangan bahan baku karena sejalan dengan itu ekspor log masih terus berjalan.

Tahun 1985 dilakukan pelarangan ekspor kayu bulat dan pada periode itu juga menempatkan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu lapis tropis nomor satu di dunia. Terjadi persoalan karena konsentrasi yang terlalu besar dalam industri kayu lapis. Industri sekunder dan tersier ketinggalan jauh bahkan saling “bersitegang” dalam hal bahan baku. Hutan Tanaman Industri (HTI), kemudian muncul sebagai alternative pengadaan bahan baku kayu gergajian dan kayu pulp sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap hutan alam. Perjalanan pengelolaan HTI tidak begitu memberikan hasil yang baik sehingga banyak industri sekunder dan tersier yang kekurangan bahan baku. Konflik kepentingan terhadap logs, maupun kayu gergajian untuk bahan baku industri mebel dan lain-lain begitu jelas sehingga seakan-akan sistem rantai pasar sekaligus rantai tata nilai kayu dari hulu ke hilir tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apakah kemudian negara yang pernah menjadi pengekspor kuat kayu harus menjadi pengimpor kayu bagi kebutuhan bahan baku industri perkayuan yang ada terutama sekunder dan tersier?

Salah satu sumber kayu yang potensil di Indonesia saat ini adalah pada kawasan hutan gambut. Namun demikian, eksploitasi pada kawasan ini harus dilakukan secara cermat dan hati-hati tanpa merusak ekosistem hutan gambut itu sendiri. Begitu pentingnya kawasan ini sehingga pemerintah membentuk sebuah Badan Restorasi Gambut untuk mengelola kawasan dimaksud. Teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan dibutuhkan untuk pemanfaatan kayu dari kawasan ini tanpa merusak ekosistem kawasan dimaksud.

Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan pengkajian ulang tentang revitalisasi industri hasil hutan di Indonesia melalui suatu sistem kepastian usaha di bidang kehutanan yang lebih terjamin dari hulu sampai ke hilir. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi rantai nilai dari hulu ke hilir sehingga pada gilirannya nilai tambah yang dihasilkan dari hasil hutan –terutama kayu- dapat lebih ditingkatkan secara signifikan dalam suatu proses usaha yang berbasis pada pengelolaan hutan yang lestari. Dalam kondisi terkini, para pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan di Indonesia masih berjalan sendiri-sendiri dan tidak terikat pada suatu sistem rantai nilai yang optimum. Konsep pengelolaan hutan Indonesia yang lama perlu ditinjau kembali. Mengacu pada fakta-fakta terkini, tata kelola, tata kuasa dan tata guna hutan Indonesia sangat mendesak segera dibahas dalam suatu lokakarya yang akan diarahkan untuk merumuskan konsep baru yang mengakomodir kepentingan pelestarian hutan dan lingkungan hidup serta peningkatan nilai tambah hasil hutan yang optimal yang berbasis pada ekspor hasil industri kayu sekunder dan tersier.

Topik-topik Lokakarya :

  • Kepastian Usaha Kehutanan Ditinjau Dari Berbagai Aspek.

  • Revitalisasi Bisnis Kehutanan Mulai Dari Hulu; Yang Meliputi Industri Kayu Primer, Sekunder dan Tersier.

  • Optimalisasi Rantai Nilai Produk Kehutanan.

  • Sinkronisasi Peran Kementerian LHK dan Badan Restorasi Gambut Dalam Mendukung Bisnis Kehutanan.

Tujuan

  • Menemukenali suatu konsep yang menjamin kepastian usaha sektor kehutanan yang ditinjau dari berbagai aspek dari hulu sampai ke hilir.

  • Menentukan konsep dan strategi revitalisasi bisnis kehutanan mulai dari hulu sampai hilir lewat industri kayu primer, sekunder dan tersier.

  • Mengembangkan sistem rantai nilai yang optimal melalui penjaminan usaha dan kerjasama antar industri terkait yang mengikat.

  • Menemukan konsep sinkronisasi perna kementrian LHK dan Badan Restorasi Gambut dalam mendukung bisnis kehutanan di Indonesia.

Keluaran

  1. Terjadinya diskusi yang aktif dan partisipatif antar para pihak sebagai representasi kamar pemerintah, dunia bisnis, masyarakat perdesaan, Akademisi/Peneliti dan LSM/Pemerhati untuk menemukan konsep pengelolaan hutan dan industri kehutanan yang terintegrasi.

  2. Terumuskannya konsep tata kelola hutan di Indonesia yang baru yang dapat menjamin keempat tujuan lokakarya di atas.

  3. Terbentuknya tim kerja yang didasarkan kepada “road map” strategi pengembangan usaha dan revitalisasi bisnis sebagai arah tindak lanjut yang disepakati oleh para pihak.

  4. Tersusunnya suatu konsep pemanfaatan lahan gambut yang dapat menudukung bisnis kehutanan di Indonesia.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

  • Kamis, 8 Februari 2018 di Gedung Rimbawan (MWB), Jakarta. (tentatif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *