Dewan Kehutanan Buka Rumah Pengaduan Masyarakat Adat

PRESIDIUM Dewan Kehutanan Nasional, Glorio Sanen mengatakan, hari International Masyarakat Adat Sedunia,  diperingati pada 9 Agustus 2017.

Telah 35 tahun yang lalu dilakukan sidang pertama Kelompok Kerja PBB untuk Masyarakat Adat.

Tiga dekade lebih masyarakat adat punya tempat resmi di PBB untuk memperjuangkan hak-haknya secara khusus mendorong PBB untuk membuat norma-norma dasar tentang hak-hak masyarakat adat. 

Khusus tahun ini thema HIMAS adalah 10 tahun Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat.

Pengakuan dan Perlindungan di Internasional tentang Hak Hak Masyarakat Adat Nusantara sudah mengalami perkembangan.

Untuk di Indonesia sendiri Regulasi sudah memberikan ruang atas pengakuan dan perlindungan dengan Permendagri nomor 52 tahun 2014 namun disayangkan itu belum disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat.

“Bahkan ancaman berladang bagi masyarakat adat di Kalbar masih saja terjadi padahal sudah dilindungi oleh UU PPLH Pasal 69 ayat (1) huruf H,” katanya, Kamis (10/8/2017).

Pasal 69 ayat (1) huruf h mengatur larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Pasal ini bisa mengancam masyarakat lokal yang masih hidup berpindah atau mengusahakan lahan dengan membakar.

Pada ayat (2) Pasal ini menyinggung kearifan lokal. Artinya, kearifan lokal harus benar-benar diperhatikan sebelum mengkriminalisasi warga lokal yang membakar lahan.

Dalam mendorong Implementasi UU PPLH Pasal 69, DKN akan melakukan koordinasi dengan para pihak. Kemudian akan membuat rumah pengaduan untuk masyarakat.

Rumah pengaduan ini di sekretariat AMAN Kalbar, Jalan Budi Utomo, Pontianak Utara.

“Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan dapat datang ke rumah pengaduan atau melalui nomor telpon 085245919111,” ungkapnya.

 

Sumber : http://pontianak.tribunnews.com/2017/08/10/dewan-kehutanan-buka-rumah-pengaduan-masyarakat-adat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *