DKN Beraudiensi dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)

Suasana pelaksanaan audiensi dengan diskusi dua arah yang konstruktif

PENGURUS Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Periode 2016-2021 yang dipimpin oleh Ketua Presidium DKN Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito, MS dan Anggota Presidium DKN lainnya melakukan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) di Jakarta, 24 Juli 2017 dan diterima oleh Wakil Ketua Umum I yaitu Bapak Rahardjo Benyamin beserta Dewan Pengurus APHI lainnya. Kehadiran pengurus Dewan Kehutanan Nasional adalah untuk melakukan audiensi dan menyampaikan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan DKN periode 2016-2021 Kepada Dewan Pengurus APHI. Audiensi tersebut adalah awal pertemuan yang diharapkan dapat terbentuk kerjasama yang baik dan mampu menghasilkan solusi jitu dan tepat sasaran dari berbagai aspek permasalahan yang selama ini terjadi.

Kegiatan audiensi dan diskusi dibuka oleh Bapak Rahardjo Benyamin yang mewakili Ketua Umum APHI yang berhalangan hadir. Beliau memperkenalkan Dewan Pengurus APHI yang hadir dalam pertemuan tersebut. APHI sangat mengapresiasi kegiatan audiensi yang diinisiasi oleh Pengurus DKN periode 2016-2021. Beliau menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapai APHI saat ini.  DKN sebagai lembaga independen yang beranggotakan multipihak dan memiliki konstituen, mempunyai nilai dan posisi strategis dalam memajukan kehutanan Indonesia serta diharapkan mampu memberikan masukan dan solusi atas segala permasalahan yang ada.  Pengurus APHI lainnya juga memberikan masukan dan saran untuk penguatan kelembagaan DKN.

Penyerahan Prosiding KKI kepada APHI

Prof. Didik di awal penyampaian program dan kegiatan DKN juga mengucapkan terima kasih atas sambutan dan penerimaan yang baik dari segenap Dewan Pengurus APHI. Beliau memperkenalkan pengurus DKN yang hadir saat itu.  Audiensi ke berbagai mitra DKN merupakan bagian dari program kerja dari kepengurusan Presidium DKN periode 2016-2021. Beberapa hal yang disampaikan Prof. Didik  mengenai Agenda Pembangunan Kehutanan dalam Program DKN, diantaranya:

A. Isu-isu pembangunan kehutanan dari kongres DKN;

B. Garis Besar Haluan Kehutanan (GBHK);

  1. Kepastian dan legalitas kawasan hutan.
  2. Kelestarian lingkungan.
  3. Kesejahteraan dan keadilan.
  4. Otonomi dan kewenangan.
  5. Pelaksanaannya di tingkat tapak.
  6. Cross issue.

C. GBHK terkait program kerja;

  1. Tata ruang-hak-resolusi konflik-kepastian kelola kawasan hutan.
  2. Kebijakan pengelolaan dan perizinan.
  3. Otonomi khusus.
  4. Kebijakan konservasi, restorasi ekosistem maupun pengelolaan hutan alam produksi.
  5. Kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi, reklamasi hutan, dan pemanfaatan jasa lingkungan.
  6. Kebijakan industri, tata niaga, penetapan tarif, dan perdagangan di dalam negeri maupun ekspor.
  7. Kebijakan data dan informasi, penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan maupun penyuluhan kehutanan.
  8. Proses pembuatan dan penegakan peraturan dan kebijakan.
  9. Kebijakan politik luar negeri.
  10. Kebijakan dan implementasi REDD+.

 

(sekretariat DKN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *