RAKERNAS 2017 DEWAN KEHUTANAN NASIONAL

Kandidat Ketua Presidium DKN 2017
Kandidat Ketua Presidium DKN 2017

JAKARTA – Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN) tahun 2017 mengawali kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diadakan di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, 4-5 Mei 2017. Ada 5 kandidat calon ketua presidium perwakilan kamar  yaitu Ir. Djati Witjaksono Hadi, M.Si (kamar pemerintahan), Prof.Didik Suharjito (kamar akademisi), Rakhmat Hidayat (kamar LSM), Ir. Imam Harmain Aziz, MBA (kamar bisnis), dan Glorio Sanen (kamar masyarakat). Rapat pemilihan secara musyawarah dan mufakat menetapkan Bapak Prof. Didik Suharjito sebagai Ketua Presidium dan Bapak Glorio Sanen sebagai Wakil Presidium  DKN tahun 2017.

Prof. Didik Suharjito (jas hitam) Ketua Presidium terpilih tahun 2017
Prof. Didik Suharjito (jas hitam) Ketua Presidium terpilih tahun 2017

Pengantar dan pengarahan umum Rakernas disampaikan oleh Bapak Oding Affandi, S.Hut, MP sebagai ketua SC. Sambutan dan laporan ketua pelaksana (OC) Rakernas disampaikan oleh Bapak Ir. Djati Witjaksono Hadi, M.Si.

Tiga Program Prioritas Presiden Jokowi dalam Rencana Kerja Pemerintah 2017 sesuai Perpres 45/2016 yaitu Kemandirian Pangan, Reforma Agraria dan Pengembangan Kawasan Perdesaan. Tiga program prioritas ini diharapkan sebagai jawaban atas krisis kesenjangan kesejahteraan, keadilan dalam distribusi, alokasi lahan dan distribusi manfaatnya, keadilan lingkungan, serta pembangunan jangka panjang.

Untuk reforma agraria, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengalokasikan 4,1 juta ha untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Obyek TORA seluas 4,1 juta Ha ini berasal dari alokasi 20% perusahaan perkebunan dari pelepasan kawasan hutan, dan seluas 2,1 juta Ha dari Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) di kawasan hutan yang tidak produktif. Kawasan hutan tersebut telah diidentifikasi dan akan dilepaskan untuk menjadi TORA melalui skema redistribusi kawasan dan legalisasi aset.

Pembukaan Rakernas oleh Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung KLHK Hilman Nugroho mewakili Menteri LHK
Pembukaan Rakernas oleh Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung KLHK Hilman Nugroho mewakili Menteri LHK

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung KLHK Hilman Nugroho mewakili Menteri LHK, saat membuka Rapat Kerja Nasional Dewan Kehutanan Nasional (Rakernas DKN) Tahun 2017 di Jakarta. Rakernas DKN kali ini dihadiri tamu undangan Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan JPT Pratama KLHK, BUMN Kehutanan, pemangku kepentingan dan 32 presidium dari 5 Kamar dalam kepengurusan DKN, yaitu; Kamar Akademisi, Kamar Bisnis, Kamar LSM, Kamar Masyarakat dan Kamar Pemerintah.

Ketua Pelaksana Rakernas DKN Djati Witjaksono Hadi menyatakan bahwa Rakernas DKN 2017 dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai 4 s/d 5 Mei 2017 di Jakarta, dengan agenda sidang pleno, sidang komisi dan beberapa presentasi terkait best practice dan pembahasan rancangan Peraturan Menteri LHK.

Keberadaan dan fungsi DKN adalah mitra pemerintah dalam mengambil kebijakan, menyelaraskan komunikasi antar pihak, dan monitor kinerja pembangunan kehutanan.

“Sebagai organisasi multipihak dan mitra KLHK, Dewan Kehutanan Nasional diharapkan dapat membantu Kementerian LHK menyiapkan regulasi dan mengawal implementasi berbagai kebijakan termasuk TORA, serta menyiapkan implementasi kegiatan yang diamanatkan oleh United Nation Forum on Forests (UNFF)”, ucap Hilman.

“Target TORA bukanlah sekedar sertifikasi lahan, namun dibangun atas keinginan luhur untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan juga usaha untuk menghadirkan negara ditengah-tengah masyarakat Indonesia”, tegas Hilman.

Ketua Pelaksana Rakernas DKN Djati Witjaksono Hadi menyatakan bahwa Rakernas DKN 2017 dilaksanakan pada 4-5 Mei 2017 di Jakarta, dengan agenda sidang pleno, sidang komisi dan beberapa presentasi terkait urun rembuk pengalaman dan pembahasan rancangan Peraturan Menteri LHK.

Keberadaan dan fungsi DKN adalah mitra pemerintah dalam mengambil kebijakan, menyelaraskan komunikasi antar pihak, dan monitor kinerja pembangunan kehutanan. (klhk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *