Kadishut Sulsel : Pembangunan Hutan bukan karena cepatnya proses pelaksanaan, tetapi tepatnya model, strategi dan identifikasi masalah.

WhatsApp Image 2016-11-07 at 08.21.03
Ir.H. Syukri Mattinetta, M.Si. (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan) tengah memberikan Sambutan pada Pra Kongres Kehutanan Indonesia Regio Sulawesi, 7/11/2016

MAKASAR – Kawasan Hutan di Sulawesi Selatan memiliki luas 2.725.796 Ha. Hutan yang kritis mencapi ± 516.398,25 akibat aktivitas masyarakat secara non prosedural (perambahan hutan).

Hal itu disampaikan oleh Ir.H. Syukri Mattinetta,M.Si Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan saat membuka acara Pra Kongres Kehutanan Indonesia Regio Sulawesi di Swiss Bell Hotel Makasar(7/11).

Di sisi lain, krisis ekologi dan ketidakadilan tenurial menyebabkan rakyat kesulitan untuk memproduksi pangan, Untuk itu, melalui Nawa Cita dan Perpres 45/2016 tentang RKP 2017, pemerintah merencanakan akan membuka akses kepada masyarakat terhadap kawasan hutan seluas 12,7 juta ha melalui skema Perhutanan Sosial dan 9 juta ha melalui skema Reforma Agraria,”lanjutnya.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, Program Hutan Desa telah ditetapkan areal kerja seluas 15.714 ha. Dari luasan tersebut telah diberikan hak pengelolaan hutan desa seluas 7.369 ha kepada 17 lembaga desa. Program Hutan Kemasyarakataan (HKm) telah ditetapkan areal seluas 23.915 ha. Dari luasan tersebut telah diberikan hak pengelolaan hutan kemasyarakatan kepada 104 kelompok tani. Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) telah dicadangkan areal seluas 41.365 Ha dan telah diberikan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTR(IUPHHKHTR) kepada 59 kelompok tani/perorangan dengan luas 7.398ha,juga terdapat Hutan Adat Ammatoa Kajang di Desa Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Suksesnya kegiatan pembangunan bukan karena cepatnya suatu proses pelaksanaan, tetapi tepatnya model, strategi, identifikasi masalah dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini semoga kita dapat meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan hutan lestari dan pemberdayaan masyarakat.(Tim Media DKN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *