Desk Papua Rumuskan Pandangan terkait Revisi PP 44/2004 dan PP 6/2007

desk papua
Anggota Desk Papua Dewan Kehutanan Nasional tengah berdiskusi rumuskan pandangan terhadap revisi PP 44/2004 dan PP 6/2006

JAKARTA – Proses revisi rancangan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, masih terus berlangsung. Berbagai kegiatan dalam bentuk sosialisasi, Focus Group Diskusi dan Workshop dengan melibatkan berbagai pihak telah dilaksanakan untuk memberikan masukan guna penyempurnaan kedua peraturan pemerintah tersebut.

Menyikapi perubahan kebijakan tersebut diatas, Desk Papua Dewan Kehutanan Nasional menyelenggarakan pertemuan para pihak pada Kamis, (10/12/2015) di Jakarta. Pertemuan itu bertujuan untuk memastikan Pandangan Dewan Kehutanan Indonesia terhadap isu kehutanan Papua dan mengikuti perkembangan proses revisi PP nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan PP Nomor 6 Tahun 2007 telah mengadopsi UU Otonomi Khusus Bagi Papua. “Selain itu, pertemuan ini juga untuk memastikan Perkembangan proses dan mendorong percepatan finalisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Norma, Standar, dan Prosedur tentang Pengelolaan Hutan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Kawasan Hutan Produksi Di Provinsi Papua,”tutur Martua Sirait (salah satu anggota Desk Papua).

Pertemuan Desk Papua Dewan Kehutanan Nasional telah menghasilkan rekomendasi salah satu diantaranya masalah pemetaan partisipatif haruslah menjadi methodology dalam inventarisasi hutan mengkaji aspek biofisik kawasan, sosial budaya dan ekonomi masyarakat di kasawan hutan. Kemudian terkait dengan substansi penyebab konflik harus mencakup tiga karakter konflik atas kawasan hutan yang terdiri dari konflik penggunaan kawasan berkaitan dengan pemberian ijin ijin usaha, konflik pemanfaatan SDH pada fungsi fungsi kawasan hutan (produksi, lindungdan Konservasi), serta transisi penguasaan hutan sebagai konsekwensi perubahan kebijakan nasional (UU Otsus serta MK 35 tentang posisi hutan adat) yang memerlukan kelembagaan khusus beserta dukungan otoritaskelembagaan daerah yang ditugasi menangani konflik, beserta dukungan pembiayaannya. “Semangat musyawarah yang ada didalam Otsus Papua (21/2001) yang menjiwai cara penyelesaian konflik, haruslah dikedepankan dalam RPP perencanaan hutan ini,” lanjutnya.

Dengan terumuskannya input dari desk papua ini, diharapkan agenda perubahan kebijakan diatas dapat selaras dengan dinamika dan perkembangan pengelolaan hutan di Papua, yang pada ujungnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.(tim DKN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *