Mina Setra Wakili Regio KalimantanMina Setra Wakili Regio Kalimantan

mina3
Mina Susana Setra,anggota Komite Pengarah DGM terpilih dari Regio Kalimantan

BANJARMASIN (DKN) – Mina Susana Setra terpilih secara aklamasi menjadi Anggota Komite Pengarah Nasional DGM mewakili Regio Kalimantan dalam Musyawarah Regional Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Banjarmasin, Rabu (7/5). Dalam musyawarah hari kedua tersebut juga dipilih lima orang perwakilan perempuan untuk mengikuti Musyawarah Nasional Perempuan Adat dan Komunitas Lokal mendatang.

Mina Setra yang merupakan aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dicalonkan oleh tiga provinsi yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Dalam proses pemilihan yang dilakukan secara musyawarah mufakat tersebut, dua calon lain mengundurkan diri. Kedua calon tersebut masing-masing adalah Dayan Okto dari Kalimantan Tengah dan O. Lubis dari Kalimantan Selatan.

Sementara, empat wakil perempuan yang akan mengikuti Musyawarah Nasional Perempuan Adat dan Komunitas Lokal masing-masing adalah Ekatni dari Kalimantan Tengah, Maslah dari Kalimantan Selatan, Pipi Supeni dari Kalimantan Timur dan Nurhayati dari Kalimantan Utara. Sedangkan sampai kegiatan musyawarah regional ini berakhir, penetapan wakil dari Kalimantan Barat ditunda sampai batas waktu dua hari setelah perwakilan Kalbar tiba di wilayahnya.

Dalam Musyawarah Regional di Banjarmasin terungkap bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal regio Kalimantan merasa belum ada pengakuan dan perlindungan yang serius dari pihak pemerintah, baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten terhadap hak-hak masyarakat adat. Hal tersebut menimbulkan konflik yang akhirnya merugikan masyarakat adat.

Terkait persoalan tersebut, masyarakat adat berpendapat bahwa Putusan MK 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat dan pengukuhan kawasan hutan seharusnya bisa menjadi solusi untuk penyelesaian konflik. Namun mereka berharap pengukuhan kawasan hutan tidak dilakukan secara sepihak tetapi harus melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal.

Masyarakat adat juga menilai bahwa kegiatan pertambangan dan perkebunan besar di seluruh Kalimantan perlu di kaji ulang. Upaya kaji ulang ini harus dilakukan bersama masyarakat adat, pemerintah dan para investor. (Tim Media DKN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *