Workshop Hasil Kajian Safeguard REDD+

By on 02:32

Berawal dari pertemuan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of Parties (COP) 13 di Bali, Presiden Republik Indonesia mencanangkan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang bermakna pada diprioritaskannya perencanaan dan aksi terkait perubahan iklim. Indonesia kemudian menyiapkan kerangka infrastruktur untuk implementasi REDD+, dan menjadi salah satu negara pertama yang mendapat pendanaan FCPF.

Walaupun menumbuhkan optimisme yang tinggi dari berbagai pihak karena dianggap sebagai cara efektif untuk mitigasi perubahan iklim, implementasi REDD+ di sisi lain menumbuhkan pula kekhawatiran. Berbagai dampak sosial dan lingkungan yang merugikan dikhawatirkan menjadi ekses implementasi REDD+, seperti hilangnya akses masyarakat adat atau kelompok marjinal lain atas sumberdaya hutan, kurangnya partisipasi yang bermakna dari masyarakat dan kelompok marjinal dalam proses REDD+, konversi hutan alam, dan meningkatnya konflik.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan safeguard sebagai kerangka pengaman untuk mencegah agar pelaksanaan program dan kegiatan REDD+ tidak akan menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan, namun justru meningkatkan manfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan hidup. Safeguard juga penting untuk melahirkan dampak positif yang berkelanjutan dari program dan kegiatan REDD+ yang dirancang hanya untuk kurun waktu tertentu. Mengingat sangat pentingnya safeguard untuk masyarakat dan lingkungan hidup, maka Dewan Kehutanan Nasional (DKN) sejak lama terlibat memfasilitasi upaya terkait pengawalan ini.

Dalam rangka menjalankan mandat untuk mendorong terwujudnya kebijakan kehutanan yang efektif dan tepat guna sehingga terselenggara pengelolaan hutan sesuai dengan fungsinya, maka DKN selaku institusi representasi dari stakeholder kehutanan Indonesia diminta oleh konstituennya untuk melakukan pengawalan terkait safeguard. Sebagai langkah awal, telah dilakukan konsolidasi internal Komisi Lingkungan dan Perubahan Iklim yang ditindaklanjuti dengan penunjukan Tim Ahli sebagai konsultan yang menyusun kajian dari berbagai instrumen (safeguards) yang ada, terutama PRISAI dan SIS-REDD+. Berdasarkan hal ini, maka DKN memandang perlu untuk mengadakan workshop yang dihadiri oleh semua pihak yang merupakan unsur Presidium DKN dan anggotanya, untuk mendengarkan presentasi hasil kajian Tim Ahli, guna mendiskusikan dan merumuskan sikap serta pandangan DKN atas safeguard ini.

Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai kegiatan ini, silahkan unduh dokumen dibawah ini :

Kerangka Acuan Workshop Hasil Kajian Safeguard REDD+

Draf 1-Laporan Studi Safeguards DKN-15102013

About Dewan Kehutanan Nasional

Dewan Kehutanan Nasional adalah lembaga multipihak dibidang kehutanan yang dibentuk pertama kali melalui kongres kehutanan ke IV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>