Prosiding Workshop NKB 12 K/L

Pada tanggal 11 Maret 2013, 12 Kementerian dan Lembaga menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang “Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia”. Penandantanganan NKB ini dilakukan di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. NKB 12 kementerian dan lembaga ini lahir dengan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Tujuan NKB ialah untuk: (1) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan, dan (2) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam mendorong percepatan pembangunan nasional dan pencegahan korupsi (Pasal 1). Tiga agenda utamanya: (1) Harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, (2) Penyelarasan teknis dan prosedur, serta (3) Resolusi konflik berprinsip keadilan dan HAM.

Dewan Kehutanan Nasional (DKN) sebagai salah satu wadah dimana duduk wakil konstituen dalam sektor kehutanan (Masyarakat Adat dan Lokal, Pemerintah, Bisnis, LSM/Pemerhati, dan Akademisi/ Peneliti) yang berkepentingan atas penataan kehutanan nasional, tentu saja sangat penting untuk memberikan respon khusus atas terbitnya NKB ini, termasuk Keputusan MK mengenai Hutan Adat. Sebagai langkah awal, guna mendiskusikan dan merumuskan respon tersebut, DKN memandang perlu untuk mengadakan workshop yang dihadiri oleh semua pihak yang merupakan unsur anggota DKN.

Untuk mengetahui dinamika proses acara dan rekomendasi, silahkan unduh dokumen berikut :

Prosiding Workshop Presidium DKN_Tentang NKB 12 KL.pdf